Informasi Berkala

         PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN SUSUKAN

  Jalan Raya Susukan No.46  (0286) 479009

              http://banjarnegarakab.go.id Surat Elektronik kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

S U S U K A N 53475

KEPUTUSAN CAMAT SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 061 /07/TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KANTOR KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

CAMAT SUSUKAN,

Menimbang    :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Susukan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Susukan tentang Standar .

Mengingat      :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan/ Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
  21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 178 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan        : 

KESATU              :  Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)          Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA               :  Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman yang wajib dilaksanakan oleh karyawan di lingkungan Kantor Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA               :  Semua biaya yang timbul sebagi akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT           :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                                     Ditetapkan di Susukan

                                                                     pada tanggal, 11 Januari 2017      

 

 

 

 

CAMAT SUSUKAN

SOLIKIN,SH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

  1. Bupati Banjarnegara ;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara ;
  4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara ;
Lampiran I Keputusan Camat Susukan  
Nomor : 061/ 07 Tahun 2017  
Tanggal : 11-01-2017  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA  
NO JENIS

PELAYANAN

PERSYARATAN PROSEDUR

PELAYANAN

WAKTU BIAYA PRODUK SARANA

PRASARANA

KOMPETENSI

PETUGAS

SANKSI PENANGGUNG

JAWAB

PETUGAS PEMOHON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) a.   Surat pengantar dari Desa;

b.  Formulir usulan KK dari Desa;

c.   Dokumen pendukung (untuk KK baru):

·     Fc Surat kenal lahir/ Akta kelahiran

·     Fc Surat nikah/ cerai

·     Fc ijazah terakhir

·     Asli surat keterangan pindah dari daerah asal

Masing-masing 1 lembar

d.     Untuk permohonan perubahan KK (penambahan, pengurangan, perbaikan) melampirkan Asli KK yang lama

 

 

 

a.     Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan

b.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon

c.     Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

d.     Petugas memproses KK

e.     Selanjutnya Menunggu KK di cetak oleh Dindukcapil dan KK   yang telah jadi diserahkan ke pemohon

15 hari kerja Rp  0

Gratis

Kartu Keluarga (KK) Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Pemahaman terhadap UU No.23/2006, PP No.37/2007,

 

Perda No.12 Tahun 2008,

 

Perbup No.17 Tahun 2009

PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Seksi Tata Pemerintahan
2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Rekam KTPE)  KTP SIAK

a.   Surat pengantar dari Desa;

b.  Fc KK 1 lembar ;

c.   Pasphoto 3×4 cm 2 lbr warna merah untuk tahun ganjil, biru untuk tahun genap

d.  Mengisi form yang telah disediakan

E – KTP

 

a.     Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan

b.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon

c.     Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

d.     Petugas memproses KTP

e.     Bukti Perekaman KTPE yang telah jadi diserahkan ke pemohon

 

1 hari kerja Rp.. 0,-Gratis) Bukti PerekamanKartu Tanda Penduduk (KTP SIAK)

KTP El (KTPE asli menunggu kiriman dari Dindukcapil)

Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Pemahaman terhadap UU No.23/2006, PP No.37/2007,

 

Perda No.12 Tahun 2008,

 

Perbup No.17 Tahun 2009

PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Seksi Tata Pemerintahan
3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten a.   Surat pengantar dari Desa;

b.  Formulir isian Keterangan Pindah dari Desa;

c.   Asli KTP dan KK

d.  Pasphoto 4×6 cm berwarna 4 lembar

 

a.     Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan

b.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon

c.     Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

d.     Petugas memproses Surat Ket Pindah : membuat draft, diajukan ke Kasi untuk diteliti, lalu diajukan ke Camat/ Sekcam untuk ditanda tangani

 

 

e.     Surat Ket Pindah yang telah jadi diserahkan ke pemohon

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Surat Keterangan Pindah Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Pemahaman terhadap UU No.23/2006, PP No.37/2007,

 

Perda No.12 Tahun 2008,

 

Perbup No.17 Tahun 2009

PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Seksi Tata Pemerintahan
4. Penerbitan surat pengantar pindah keluar Kabupaten a.     Surat pengantar dari Desa;

b.     Formulir isian Keterangan Pindah dari Desa;

c.     Fc KTP dan KK masing-masing 1 lembar

d.     Pasphoto 3×4 cm berwarna 5 lembar (1 lbr untuk kec, 4 lbr untuk Dindukcapil)

 

a.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon

b.     Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

c.     Petugas memproses Surat Pengantar Pindah : membuat draft, diajukan ke Kasi untuk diteliti/ diparaf, lalu diajukan ke Camat/ Sekcam untuk ditanda tangani

d.     Surat Pengantar Pindah yang telah jadi diserahkan ke pemohon

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Surat pengantar pindah Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Pemahaman terhadap UU No.23/2006, PP No.37/2007,

 

Perda No.12 Tahun 2008,

 

Perbup No.17 Tahun 2009

PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Seksi Tata Pemerintahan
5. Penerbitan dispensasi nikah mendadak  (bagi yang menikah kurang dari 10 hari sejak pemberitahuan ke KUA) a.     Surat pengantar dari Desa, disertai alasan nikah mendadak;

b.     Formulir isian permohonan nikah (N1-N4) dari Desa;

c.     Fc KTP dan KK masing-masing 1 lembar

 

a.     Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan

b.     Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon

c.     Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

 

 

d.     Petugas memproses Surat Dispensasi : membuat draft, diajukan ke Kasi untuk diteliti/ diparaf, lalu diajukan ke Camat untuk ditanda tangani

e.     Surat Dispensasi yang telah jadi diserahkan ke pemohon

f.      Apabila Camat tidak berada di tempat , dibuatkan Surat Keterangan Pemeriksaan berkas yang ditandatangani oleh Sekcam

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Dispensasi nikah mendadak Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Pemahaman terhadap UU No. 13/1950, PP No.32/ 1950,

 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 

UU No.19 Tahun 1975 tentang perkawinan

PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Seksi  Kesejahteraan Rakyat
6. Pengelolaan surat masuk Surat masuk dari dinas intansi lain

 

a.     Petugas menerima dan mencatat perihal surat pada buku agenda masuk kemudian memberi lembar disposisi

b.     Menyediakan surat ke Camat

c.     Mendisposisi surat

d.     Menjabarkan disposisi surat

e.     Mendistribusikan surat berdasarkan disposisi

 

14 menit Rp   0,-     (gratis) Surat Masuk Agenda, surat, lembar disposisi, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Peraturan Bupati No. 425 Tahun 2015 PP NO.53 Tahun 2010 Sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Subag Umum dan Kepegawaian
7 Pengelolaan Surat Keluar Pemrosesan surat keluar dinas instnsi terkait

 

a.     Membubuhi setempel paraf

b.     Memeriksa berdasarkan

 

 

c.     pedoman tata naskah dinas dan membubuhi paraf

d.     Menandatangani surat

e.     Mengirim surat sesuai alamat yang di tuju

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Surat Keluar Agenda, surat, Setempel, ATK, Computer, printer, ruang

 

 

 

 tunggu, KM/ WC,

Peraturan Bupati No. 425 Tahun 2015 PP NO.53 Tahun 2010 Subag Umum dan Kepegawaian
8. Usulan Kenaikan Pangkat a.     Foto Copy SK pangkat terahir

b.     Fito Copy SK CPNS &PNS bagi yang sudah di usulkan

c.     Foto Co[py DP3 2 (dua) tahun terahir

d.     Foto copy diklat pim bagi KP II/d ke III/a atau III/d ke Iva

e.     Foto copy Ijasah terahir (untuk ijasah baru di legalisur sekolah)

 

 

a.     Menerima dan memahami pangkat dari  pegawai di kantor kecamatan

b.     Mendistribusikan  usulan kenaikan pangkat pada petugas terkait

c.     Menerima, meneliti persyaratan kenaikan pangkat

d.     Membuat surat pengantar kenaikan pangkat ke SKPD terkait

e.     Diajukan ke atasan langsung untuk diteliti

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Usulan Kenaikan Pangkat ATK, Stempel, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC,  PP No.99 Tahun 2000 Jo PP No.12  Tahun 2002 PP NO.53 Tahun 2010 Subbag Umum dan Kepegawaian
09. Beras  untuk rumah tangga miskin a.     Pedomam umum Rastra

b.     Data Penduduk miskin

c.     Pamflet dan selebaran

d.     Pedomam umum Raskin

 

 

a.     Tim koordinasi Raskin kecamatan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin

b.     Perencanaan distribusi program raskin di kecamatan

 

 

c.     Apabila lengkap, Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi progran Raskin di Kecamatan

d.     Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi di desa

e.     Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) Terdistribusinya Raskin ke semua desa ATK, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, 1.     UU No.8 Tahun 1985  Tentang organisasi masyarakat

2.     UU No.7 Th 1996 Tentang Pangan

3.     PP No.68 Tahun 2002 Tentang

 

 

Ketahanan Pangan

4.     PP No.7 Tahun 2003 Tentang bulog

 

PP NO.53 Tahun 2010 Seksi Kesejahteraan Rakyat
10. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) a.     Pagu Anggaran;

b.     Draf entri dari Simda;

c.     RKA

 

 

a.     Menerima pagu rencana kegiatan anggaran per pos belanja

b.     Membaca dan memahami pagu usulan anggaran kegiatan per pos belanja pada masing masing  kegiatan

c.     Mengentri draf rencana kegiatan per pos belanja ke Simda keuangan

d.     Meneliti draf rencana kegiatan yang sudah di enrti oleh operator simda

e.     Draf rencana kegiatan naik ke Sekcam untuk paraf koordinasi.

 

 

80 menit Rp   0,-     (gratis) RKA ATK, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara No. 2156 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 PP NO.53 Tahun 2010 Subbag Perencanaan dan Keuanagan
11. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) a.   RKAAPBD;

b.   Komputer Simda;

c.   Print out DPA

 

 

a.        Menerima RKA yang telah disahkan oleh tim Anggaran Kabupaten

b.      Membaca dan memahami RKA APBD yang telah disahkan Tim Anggaran Kabupaten

c.        Membuat Print out DPA pada Simda Keuangan

d.       Berkas diajukan ke Meneliti hasil Print out DPA pada Simda Keuanganditandatangani

e.        DPA Naik ke Sekcam untuk mendapat paraf koordinasi

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) DPA ATK, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara No. 2156 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 PP NO.53 Tahun 2010 Subbag Perencanaan dan Keuanagan
12. Penyusunan LKJIP a.     RKAAPBD;

b.   Komputer Simda;

c.   Print out DPA

 

 

a.        Koordinasi dalam rangka merencanakan pencapaian kinerja untuk penyusunan LkjIP dengan Pejabat yang ada di Kecamatan

b.      Merencanakan dan membuat laporan  akuntabilitas kinerja kecamatan

c.       Menerima  dan

meneliti laporan akuntabilitas kinerja SKPD

 

 

 

d.       LkjIP disediakan untuk paraf koordinasi

e.        Membuat surat pengantar LkjIP ke SDPD terkait

 

1 hari kerja Rp   0,-     (gratis) LKJIP ATK, Computer, printer, ruang tunggu, KM/ WC, Peraturan Bupati Banjarnegara No. 567 Tahun  2011 PP NO.53 Tahun 2010 Subbag Perencanaan dan Keuanagan
  CAMAT SUSUKAN

SOLIKIN,SH

 

Lampiran II Keputusan Camat Susukan

Nomor : 061/07  Tahun 2017

Tanggal : 11-01-2017

MEKANISME PELAYANAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA
   

Pembuatan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Pindah/ Dispensasi Nikah Mendadak/ Rekomendasi dan Legalisasi Surat Pelayanan Umum

CAMAT SUSUKAN
SOLIKIN,SH  

Lampiran III Keputusan Camat Susukan

Nomor : 061/07  Tahun 2017

Tanggal : 11-01-2017

MEKANISME  PENGADUAN  PENGGUNA  PELAYANAN
KECAMATAN  SUSUKAN  KABUPATEN  BANJARNEGARA  

                                                                    

Keterangan : PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu

Ketua            : Sekcam

Sekretaris   : Kasubag Umum & Kepegawaian

Anggota       : Kepala Seksi terkait bidang pelayanan

 

 

 

 

CAMAT SUSUKAN

SOLIKIN,SH

 

INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL UMUM   

Nama Jabatan      : Pengadmnistrasi Keuangan

Unit Kerja             : Kecamatan Susukan

Instansi                 : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

  1. PERAN JABATAN :

Melaksanakan pengelolaan anggaran pengeluaran kedinasan dengan mengonsep perencanaan anggaran kegiatan, menyiapkan administrasi pencairan dana dengan menerbitkan SPM yg telah disetujui oleh pengguna anggaran, menyerahkan SPM kepada PPK/Verifikator sesuai dengan SPP  yang diajukan dan mempertanggungjawab-kan pengeluaran dana sesuai dengan system pengelolaan keuangan daerah yang berlaku berdasarkan arahan pimpinan guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

  1. RINCIAN TUGAS  :
  2. Menyiapkan ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
  3. Menerima uang tunai / Cek sesuai ajuan SPP.
  4. Melaksanakan pembayaran atas perintah pemegang kas kepada yang berhak.
  5. Mencatat penyimpanan dan pengambilan uang.
  6. Mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar.
  7. Mencatat penerimaan/penyetoran PPN/PPH pada buku pajak.
  8. Menyiapkan SPJ untuk kerja sesuai pedoman.
  9. Menghimpun bukti pengeluaran kedalam buku pengumpul pengeluaran sebagai buku lampiran SPJ.
  10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis.
  11. Menyiapkan ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
  12. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • TANGGUNG JAWAB :
  1. Kebenaran Konsep SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
  2. Kebenaran Catatan penyerahan uang tunai / Cek sesuai ajuan SPP.
  3. Kesesuaian pembayaran uang atas perintah pemegang kas kepada yang berhak.
  4. Kebenaran Catatan penyimpanan dan pengambilan uang.
  5. Kebenaran Catatan pengeluaran panjar pada buku panjar.
  6. Kebenaran Catatan penerimaan/penyetoran PPN/PPH pada buku pajak.
  7. Kebenaran Konsep SPJ untuk kerja sesuai pedoman.
  8. Kesesuaian himpunan bukti pengeluaran kedalam buku pengumpul pengeluaran sebagai buku lampiran SPJ.
  9. Kebenaran laporan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis.
  10. Kebenaran ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya
  11. Kesesuaian dalam melaksanakan tugas kedinasan lain

 

  1. HASIL KERJA
  2. Konsep SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
  3. Catatan penyerahan uang tunai / Cek sesuai ajuan SPP.
  4. Terbayarnya uang atas perintah pemegang kas kepada yang berhak.
  5. Catatan penyimpanan dan pengambilan uang.
  6. Catatan pengeluaran panjar pada buku panjar.
  7. Catatan penerimaan/penyetoran PPN/PPH pada buku pajak.
  8. Konsep SPJ untuk kerja sesuai pedoman.
  9. Himpunan bukti pengeluaran kedalam buku pengumpul pengeluaran sebagai buku lampiran SPJ.
  10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis.
  11. Menyiapkan ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
  12. Terlaksanakannya tugas kedinasan lain
  13. INFORMASI FAKTOR JABATAN

FAKTOR 1   : PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN  (1-5 = 550) 

Pengetahuan dasar yang diperlukan oleh Pengadministrai Keuangan tentang prinsip, konsep, dan metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif, dan keterampilan dalam penerapan pengetahuan untuk melaksanakan tugas melalui program pendidikan S.1 Keuangan/akutansi dengan pelatihan:

  1. Pengelolaan keuangan daerah
  2. Penyusunan perencanaan anggaran

FAKTOR 2   : PENGAWASAN PENYELIA ( 2 – 1 = 25 )    

Tugas Bendahara Pengeluaran sejenis dan berulang, penyelia membuat tugas tertentu disertai dengan instruksi yang jelas, terperinci, dan spesifik.

Bendahara Pengeluaran bekerja sesuai instruksi dan berkonsultasi dengan Kasubag Keuangan sebagaimana dibutuhkan untuk semua persoalan yang tidak spesifik dicakup di dalam instruksi atau pedoman.

FAKTOR 3   : PEDOMAN  (3-1= 25)

Pedoman Bendahara Pengeluaran terperinci dan khusus, yang meliputi semua aspek penting mengenai pengelolaan keuanganm daerah.

Bendahara Pengeluaran harus patuh dan taat pada pedoman, penyimpangan harus disetujui oleh Kasubag Keuangan.

FAKTOR 4   : KOMPLEKSITAS (4 – 2 = 75)

Pekerjaan Bendahara Pengeluaran terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan.

Keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, mencakup berbagai macam pilihan yang mempersyaratkan pegawai perlu mengenali keberadaan dan perbedaan diantara beberapa situasi yang secara mudah dapat dikenali.

Tindakan yang diambil atau respons yang dibuat adalah berbeda tergantung pada sumber informasi, cara mendapatkan informasi (transaksi), atau perbedaan sifat faktual lainnya.

FAKTOR 5   : RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (5 – 1 = 25 )

Tugas Bendahara Pengeluaran meliputi pekerjaan tertentu bersifat rutin dengan beberapa prosedur yang terpisah.

Hasil kerja dan jasa yang diberikan untuk memfasilitasi pekerjaan Kasubag Keuangan dan kepala balai.

FAKTOR 6   : HUBUNGAN PERSONAL (6 – 1 = 10 )

Bendahara Pengeluaran berhubungan dengan

  1.  Sekretaris dalam rangka persetujuan pencairan anggaran.
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pekerjaan.
  3. Pegawai Bank Jateng

FAKTOR 7   : TUJUAN HUBUNGAN (7 – 1 = 20 )

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi data pengelolaan keuangan dan teknis pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

FAKTOR 8   : PERSYARATAN FISIK (8 – 1 = 5 )

Pekerjaan Bendahara Pengeluaran adalah menetap pegawai dapat duduk dengan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Walaupun demikian mungkin kadang-kadang berjalan, berdiri, menunduk, membawa benda ringan seperti kertas, buku atau bagian yang kecil. Tidak ada persyaratan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan  pekerjaan

FAKTOR 9 : LINGKUNGAN PEKERJAAN (9 – 1 = 5 )

Lingkungan kerja Bendahara Pengeluaran membawa resiko dan ketidaknyamanan setiap hari, yang membutuhkan tindakan pencegahan keamanan khususnya pada tempat-tempat seperti, kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan. Situasi kerja cukup terang, tidak panas, dan cukup ventilasi

HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

  Nama Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
  Organisasi : Kecamatan Susukan
  Instansi  : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
  Faktor Evaluasi Nilai yg diberikan Keterangan
1 Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan  350 Tingkat faktor 1-3
2 Faktor 2 : Pengawasan Penyelia 25 Tingkat faktor  2-1
3 Faktor 3 : Pedoman  25 Tingkat faktor 3- 1
4 Faktor 4 : Kompleksitas 75 Tingkat faktor 4 – 2
5 Faktor 5: Ruang Lingkup Dan Dampak 25 Tingkat faktor 5 – 1
6 Faktor 6 : Hubungan Personal 10 Tingkat faktor 6 -1
7 Faktor 7 : Tujuan Hubungan 20 Tingkat faktor 7 – 1
8 Faktor 8 : Persyaratan Fisik 5 Tingkat faktor 8 – 1
9 Faktor 9 : Lingkungan Pekerjaan 5 Tingkat faktor 9 – 1
K

E

S

I

M

P

U

L

A

N

Total Nilai 540  
Kelas Jabatan 5 (455-650)
             

                            Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan:

                                   Ketua Tim

 

               ( ………………………………………………….. )

pejabat yang bersangkutan

 

(SUKANTO)

NIP. 19621230 198303 1 002

 

Pimpinan unit kerja

 

 

  (Drs.SUSANTO)

  NIP. 19731219 199302 1 001

INFORMASI FAKTOR JABATAN STRUKTURAL                   

Nama Jabatan : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Kecamatan Susukan
Instansi  : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
I. PERAN JABATAN   :
  Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi  dan pelaporan  kebijakan  bidang  ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan  kepegawaian, serta  pelayanan  administrasi di lingkunganKecamatan.

 

II. URAIAN TUGAS  :
  1 Menyusun  rencana  dan program kegiatan Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya sebagai  pedoman pelaksanaan tugas;
  2 Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  3 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan secretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  4 Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  5 Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  6 Melaksanakanketatausahaankecamatandenganmengelolasurat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  7 Melaksanakan kerumah tanggaan kecamatan dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman;
  8 Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

 

  9 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
  10 Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban;
  11 Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
  12 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III. TANGGUNG JAWAB  :
  1 Kebenaran dalam menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2 Kesesuaian dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  3 Keefektifan dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan secretariat guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  4 Kebenaran dalam menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  5 Kesesuaian dalam menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  6 Kelancaran dalam melaksanakan ketatausahaan kecamatan dengan mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  7 Kelancaran melaksanakan kerumah tanggaan kecamatan dengan mengelola barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaanbarang/jasa di lingkungan kecamatan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan  agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, aman, bersih dan nyaman;
  8 Kelancanaran dalam melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kehumasan dan protokoler, hukum, kerjasama, keorganisasian dan ketatalaksanaan;

 

  9 Keefektifan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
  10 Ketepatan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11 Kesesuaian dalam melaksanakan penilaian  kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerjabawahanuntukmeningkatkanprestasikerja; dan
  12 Kesesuaiandalammelaksanakantugaskedinasanlain yang diberikanolehpimpinansesuaidengantugasdanfungsinya.
     
IV.HASIL KERJA :  
       
  • Rencanadan program kegiatan Sub BagianUmumdanKepegawaian;
  • Terfahaminyaperaturanperundang-undangan;
  • Tersinkronisasitugas;
  • Konsepkebijakan teknis;
  • konsepStandarOperasionalProsedur (SOP) danStandarPelayanan (SP)Konsep SOP dan SP;
  • Terlaksanakannyaketatausahaankecamatandenganmengelolasurat-menyurat, kearsipandandokumentasi;
  • kerumahtanggaankecamatandenganmengelolabaranginventaris, barangpakaihabis, pemeliharaansaranadanprasarana, pengadaanbarang/jasa di lingkungankecamatan, pengamanankantor, kebersihandanpertamanan;
  • Terlayaninyaadministrasikepegawaian, kehumasandanprotokoler, hukum, kerjasama, keorganisasiandanketatalaksanaan;DokumenKepegawaian;
  • Terlaksanakannyapembinaandanpengawasan internal pemerintah di lingkungan Sub BagianUmumdanKepegawaian;
  • Terlaksanakannyapemantauan, evaluasidanpelaporan;
  • Nilai bawahan;
  • Terlaksananya tugas non kedinasan.

 

  1. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1:     RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM (fk.1.1 – 175 )

  1. RUANG LINGKUP

 

SegmenPekerjaan yang diarahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian bersifat prosedural, rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau produk kepada Sekretaris Kecamatan berupa bidang Ketatausahaan, Hukum, Kerumahtanggaan, Kerjasama, Kearsipan, Dokumen, Keorganisasian dan Ketatalaksanaan, Kehumasan, dan Kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

 

  1. DAMPAK

Pekerjaan yang diarahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian memudahkan pekerjaan Sekretaris Kecamatan, memberikan respon kepada permintaan atau kebutuhan spesifik dari pegawai, di lingkungan Kecamatan

                FAKTOR 2:        PENGATURAN ORGANISASI  (fk.2.1-100 )

             Kasubbag Umum & Kepegawaian bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan

                   FAKTOR 3:        WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL (fk.3.1– 450)

Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai kewenangan penyeliaan dan manajerial seperti:

  1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka waktunya sama.
  2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja dalam unit organisasi untuk membuat alokasi sumber daya pada jenjang yang lebih tinggi.
  3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru.
  4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja yang digunakan.
  5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, statistik, saran, dan informasi lain yang berguna untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan tujuan dan sasaran yang diutamakan.
  6. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk menentukan strategi manajemen lainnya.

                FAKTOR 4:        HUBUNGAN PERSONAL

  1. Sifat Hubungan (fk.4A.2.-50 ).

Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:

  1. Sekretaris Kecamatan
  2. Kasi Tapem,Kasi PMD,Kasi Kesra,Kasi Trantibum dan Pelayanan Kecamatan
  3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
  4. Kasi Kesejahteraan, Kasi Pengangkatan dan Kepangkatan,Kasi Pembinaan BKD Kab Banjarnegara
  5. Kasubbag Kelembagaan Setda Kab.Banjarnegara
  6. Tujuan Hubungan (fk.4B.1-30)

Tujuan hubungan adalah membahas pekerjaan untuk memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah kepegawaian, dan untuk memberikan pelatihan, nasihat, dan bimbingan kepada bawahan.

                  FAKTOR 5:        KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN(fk.5.2 205)

Jabatan Kasubbag Umpeg membawahi Jabatan Pengadministrasi Umum ( Kelas 5 )

FAKTOR 6:        KONDISI LAIN (fk.6.1-310    )

Pekerjaan yang diselia Kasubbag Umpeg meliputi pekerjaan klerek,pekerjaan administrasi atau pekerjaan lain yang setara dengan kelas 5 yakni Pengadministrasi Umum

FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

NamaJabatan : Kasubbag umum dan Kepegawaian
Organisasi : Kecamatan Susukan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
  Faktor Evaluasi Nilai yang diberikan Standar Jabatan Struktural Yang Digunakan (Jika Ada) Keterangan
1 Faktor 1: Ruang Lingkup dan Dampak Program 175   Tingkat Faktor 1-1
2 Faktor 2 : PengaturanOrganisasi 100   Tingkat Faktor 2-1
3 Faktor 3 : WewenangPenyeliaandanManajerial 450   Tingkat Faktor 3-1
4 Faktor 4 : Hubungan Personal

a.    SifatHubungan

b.    TujuanHubungan

50

30

  Tingkat Faktor 4A-2

Tingkat Faktor 4B-1

5 Faktor 5: Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan 205   Tingkat Faktor 5-2
6 Faktor 6 : Kondisi Lain 310   Tingkat Faktor 6-1
K

E

S

I

M

P

U

L

A

N

Total Nilai 1320  

 

 

1105-1350
Kelas Jabatan 8    
             

Tim AnalisisdanEvaluasi Jabatan:

Ketua Tim

 

 

( ………………………………………….)

                                             NIP.

 

Pejabat yang bersangkutan

 

 

 (SUNARYO)

NIP. 19641005 198703 1 007

Pimpinan unit kerja

 

 

  (Drs.SUSANTO)

NIP. 19731219 199302 1 001

BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
               
No Aktifitas Pelaksana Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonan IMB           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap           SK IMB maksimal 3
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim            
  ke Petugas Agendaris.            
4. Petugas Agendaris mencatat/mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin Mendirikan Bangunan            
  kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis.            
5. Petugas Teknis/ kasi trantib memeriksa &            
  meneliti berkas, meninjau lokasi bersama tim            
6 Petugas pemroses mengentry data, menghitung            
  retribusi, dan memaraf ceklist            
7 Sekcam memeriksa & meneliti kembali berkas             
  yang diajukan kemudian memaraf dicheklist &             
  SK IMB, setelah itu diajukan ke Camat             
   untuk ditandatangani.            
8 Agendaris melakukan pencatatan SK IMB            
  yang diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan            
  dan mencantumkan nomor agenda di SK IMB.            
  SK IMB diserahkan ke Kasir.            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
               
               
               
9 Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa            
  SK IMB telah diterbitkan. Kasir menerima            
  pembayaran retribusi IMB & memberikan            
  SK IMB kepada Pemohon            
10 Tembusan SK IMB yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada            
  setiap bulannya.            
               
               
                         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN OLAH RAGA DAN HIBURAN UMUM
TINGKAT KECAMATAN 
               
No Aktifitas Pelaksana         Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
       
   
 
     
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonan izin prinsip           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap           SK Izin Prinsip maksimal
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           3 (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan             
  `            
4. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin Prinsip            
  kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis/ kasi trantib            
5. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas            
  kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas             
  pemroses            
               
               
               
6 SK Izin Prinsip diteliti oleh sekcam dan diparaf            
  kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin            
7 Agendaris melakukan pencatatan SK Izin            
  Prinsip diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan            
  dan mencantumkan nomor agenda di SK Izin            
  Prinsip kemudian diserahkan Kasir.            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
               
               
8 Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa            
  SK Izin Prinsip telah diterbitkan. Kasir menerima            
  & memberikan SK Izin Prinsip kepada            
  Pemohon.            
9 Tembusan SK Izin Prinsip yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada            
  setiap bulannya.            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
 
No Aktifitas Pelaksana Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonanizin  HO           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap   Tidak       SK Izin HO maksimal
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           3 (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim            
  ke Petugas Agendaris.            
4. Petugas Agendaris mencatat/mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin HO            
  kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis.            
5. Petugas Teknis/ kasi trantib memeriksa &            
  meneliti berkas, meninjau lokasi bersama tim            
6 Petugas pemroses mengentry data, menghitung            
  retribusi, dan memaraf ceklist            
7 Sekcam memeriksa & meneliti kembali berkas             
  yang diajukan kemudian memaraf dicheklist &             
  SK izin HO, setelah itu diajukan ke Camat             
   untuk ditandatangani.            
8 Agendaris melakukan pencatatan SK HO            
  yang diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan            
  dan mencantumkan nomor agenda di SK izin HO,            
  SK izin HO diserahkan ke Kasir.            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
               
               
               
9 Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa            
  SK izin HO telah diterbitkan. Kasir menerima            
  pembayaran retribusi izin HO & memberikan            
  SK izin HO kepada Pemohon            
10 Tembusan SK izin HO yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada            
  setiap bulannya.            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (IUK)
 
No Aktifitas Pelaksana Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonan IUK           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap           SK IUK maksimal
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           3 (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim            
  ke Petugas Agendaris.            
4. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin Usaha Kepariwisataan ( IUK )            
  kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis/ kasi trantib            
5. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas            
  kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas             
  pemroses            
  SK IUK diteliti oleh sekcam dan diparaf            
  kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin            
6. Agendaris melakukan pencatatan SK IUK terbit            
   di Buku Agenda Penerbitan            
  dan mencantumkan nomor agenda di SK IUK            
  kemudian diserahkan Kasir.            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
7. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa            
  SK IUK telah diterbitkan. Kasir menerima            
  & memberikan SK IUK kepada pemohon            
8. Tembusan SK IUK yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada            
  setiap bulannya.            
BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN PEMASANGAN REKLAME
 
No Aktifitas Pelaksana Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonan Izin Reklame           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap           SK Reklame maksimal
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           3 (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim            
  ke Petugas Agendaris.            
4. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin reklame, kemudian menyerah            
  kan ke Petugas Teknis/ kasi trantib            
5. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas            
  kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas             
  pemroses            
  SK Reklame diteliti oleh sekcam dan diparaf            
  kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin            
               
6. Agendaris melakukan pencatatan SK Reklame terbit            
   di Buku Agenda Penerbitan,  mencantumkan nomor            
  agenda di SK Reklame dan diserahkan Kasir.            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
7. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa SK Reklame            
  telah diterbitkan. Kasir menerima & memberikan             
   SK Reklame kepada pemohon            
8. Tembusan SK Izin Reklame yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara setiap bulannya            
               
BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
 
No Aktifitas Pelaksana Keterangan
    Pemohon Loket Informasi Loket Penerimaan/Penyerahan Bagian Proses Camat  
1. Pemohon meminta informasi prosedur,
 
        Standar waktu proses
  tata cara & persyaratan permohonan Izin Reklame           pelayanan dari berkas
2. Pemohon mengisi formulir permohonan           permohonan lengkap
  dan melengkapi persyaratan. Petugas CS           diterima s/d diterbitkan
  memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap           Surat Izin maksimal
  Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.           3 (tiga) hari kerja.
  Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.            
3. Petugas CS mencatat penerimaan berkas             
  di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim            
  ke Petugas Agendaris.            
4. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda            
  berkas permohonan yang akan diproses            
  di Buku Register Izin IUMK, kemudian menyerah            
  kan ke Petugas Teknis/ kasi trantib            
5. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas            
  kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas             
  pemroses            
  Surat Izin Usaha di teliti sekcam dan di paraf            
  kemudian ke Camat untuk penandatanganan              
  Surat Izin IUMK            
6. Agendaris melakukan pencatatan Surat Izin terbit            
   di Buku Agenda Penerbitan,  mencantumkan nomor            
  agenda di Surat Izin IUMK dan diserahkan .            
  Berkas permohonan diarsipkan.            
7. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Surat Izin            
  IUMK telah diterbitkan.  memberikan             
   Surat Izin IUMK kepada pemohon            
8. Tembusan Surat Izin yang telah diterbitkan            
  dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara setiap bulannya            
               

 

 
   

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARANEGARA

KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Raya Susukan No. 46 Telp. (0286) 479009 Susukan 53475

http://susukan.banjarnegarakab.go.id Email kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

                  KEPUTUSAN CAMAT SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 028  /          / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

CAMAT SUSUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,    khususnya aset bergerak dipandang perlu untuk menetapkan pemegang barang Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Kantor Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
    b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
    2.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
    5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara.

 

 
           

  MEMUTUSKAN :

Menetapkan    
KESATU : Menetapkan pemegang barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pada Kantor Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

KEDUA : Pemegang Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.   Menggunakan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten       Banjarnegara untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

b.   Memelihara dan mengamankan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

c.    Bertanggungjawab atas keutuhan dan dan keamanan aset.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    

                                                                                             Ditetapkan di Susukan

                                                                               Pada tanggal  31 Okotber 2018

 

                                                                                     CAMAT SUSUKAN

                                                                                     S U S A N T O

 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

  1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
  2. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
  3. Pemegang Barang.

 

 

LAMPIRAN

 

 

: KEPUTUSAN CAMAT SUSUKAN

NOMOR     : 028 /       /TH  2018

TENTANG  :   

PENETAPAN PEMEGANG BARANG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

 

 

DAFTAR PEMEGANG BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA PADA KANTOR KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

NO NAMA BARANG KODE BARANG JUMLAH             (Unit/Bh) NAMA PEMEGANG BARANG TANDA TANGAN
I KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL  
  A. Mobil        
1. Mishubishi Xpander R -111-D 02.03.01.01.03 1 Camat

Drs. Susanto

 
             
  B. Motor          
1. Honda Verza R 9632 PD 02.03.01.05.01 1 Agus Arie Marikantoro Aji, SH  
2. Honda Mega Pro   02.03.01.05.01 1    
3. Honda GL 160 D       Kishadi Suyono  
  Honda Win MCB R 9802 MD 02.03.01.05.01 1 Priyono Budi Santosa,SH  
4. Honda Win R 9645 JD 02.03.01.05.01 1 Gatot Eko Suwarto  
             
           
  C. Alat Berat        
           
  D. Alat Angkut lainnya        
           
           
II. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA  
  1. RUANG CAMAT
  A. Meubelair     Drs. Susanto  
1 –   Kursi Rapat 02.06.02.01.27 2    
2 –   Kursi Tamu 02.06.02.01.28 1    
3 –   Kursi Putar 02.06.02.01.30 1    
4 –   Meja Biro 02.06.02.01.48 1    
5 –   Kipas Angin 02.06.02.04.06 1    
  1. RUANG SEKCAM
  A. Meubelair     Kishadi Suyono, SH  
1 –   Meja Kayu / beton 02.06.02.01.04 1    
2 –   Kursi kayu/Roran/Bambu 02.06.02.01.06 1    
3 –   Kipas Angin 02.06.02.04.06 1    
4 –   Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 02.06.04.06.11 1    
5 –   Laptop 02.06.03.02.02 1    
  1. RUANG SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  A. Meubelair      Sunaryo  
1. Filling Besi /Metal 02.06.01.04.04 2    
2. Papan Visuil/Papan Kegiatan 02.06.01.05.01 1    
3. Papan Visuil/Papan Penjagaan PNS 02.06.01.05.01 1    
4. Papan Visuil/Papan Struktur Organisasi 02.06.01.05.01 1    
5. White Board 02.06.01.05.10 1    
6. Mesin Absensi 02.06.01.05.17 1    
7. Alat Kantor Lainnya (lain-lain) /Pesawat Telephone 02.06.01.05.40 1    
8. LCD Projektor 02.06.01.05.41 1    
9. Meja Kayu /Rotan 02.06.02.01.04 1    
10. Kursi Kayu/Rotan/Bambu 02.06.02.01.06 1    
11. Kipas Angin Miyako 02.06.02.04.06 1    
12. Wirelles Dixon 02.06.02.06.12 1    
13. Microphone 02.06.02.06.14 2    
14. P.C Unit/Koputer/Ace Power 02.06.03.02.01 1    
15. Lap Top Toshiba 02.06.03.02.02 1 Sunaryo  
16. Lap Top Toshiba 02.06.03.02.02 1 Azis Budi S  
17. Printer Epson Scanner/L360 02.06.03.04.08 1    
18. Camera+Attachment cannon 02.07.01.01.01 1    
19. Facsimile 02.07.02.01.20 1    
20. Unit Pemancar VHF/FM stationanary 02.07.03.03.03 1    
           
           
           
           
  –               
  1. RUANG PELAYANAN/KTP
  A. Meubelair      Priyono Budi Santosa, SH  
           
1 –      Filling Besi / Metal 02.06.01.04.04 3    
2 –      Meja Kayu / Rotan (Meja Komputer) 02.06.02.01.04 1    
3 –      Meja Kayu / Rotan (Meja Kerja) 02,06.02.01.04 3    
4 –      Kursi Kayu/rotan/bambu ( kursi tunggu panjang) 02.06.02.01.06 3    
5 –      Kursi Kayu/rotan/bambu ( kursi kerja) 02.06.02.01.06 1    
6 –      Kursi Kayu/rotan/bambu (kursi kerja) 02.06.02.01.06 3    
7 –      Meja Reseption(meja Loket ) 02.06.02.01.17 1    
8 –      Bangku Tunggu paten (crom) 02.06.02.01.33 1    
9 –      Meja Komputer 02.06.02.01.37 1    
10 –      PC Unit (Simbada/pentium 3) 02.06.03.02.01 1    
11 –      PC Unit (Lenovo C40-30 4 WID) 02.06.03.02.01 1    
12 –      Note Book (komputer) HP Probook 242 02.06.03.02.03 1    
13 –      Printer Cannon Pixma G 2000 (Hibah dari Capil ) 02.06.03.04.08 1    
14 –      Printer Cannon (inkject) 02.06.03.04.08 1    
  –               
  1. RUANG KASI KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELAYANAN
  A. Meubelair     Priyono Budi Santosa,SH  
1 –      Meja Kayu/rotan (meja kerja) 02.06.02.01.04 1    
2 –      Kursi Kayu/rotan/bambu 02.06.02.01.06 1    
  –               
  1. RUANG KASI TAPEM
  A. Meubelair     Samyono, SH  
1 –      Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya (Lemari data Brother) 02.06.01.04.14 1    
2 –      Meja Kayu/Rotan (meja Kerja) 02.06.02.01.04 1    
3 –      Meja Kayu/Rotan (meja Kerja) 02.06.02.01.04 2    
4 –  Kursi Kayu/ rotan/bambu 02.06.02.01..06 1    
5 –      Kursi Kayu/ rotan/bambu (kursi kerja) 02.06.02.01.06 2    
6 –      Kursi Putar kecil 02.06.02.01.30 1    
7 –      Kipas Angin Miyako 02.06.02.04.06 1    
8 –      P.C. Unit ( Lenovo C.460-6025 ) 02.06.03.02.01 1    
  1. RUANG KASI PMD
  A. Meubelair     Agus Arie Mardikantoro Aji, SH  
1 –      Filling Besi/Metal (brother) 02.06.01.04.04 1    
2 –      Meja Kayu/rotan (meja kerja) 02.06.02.01.04 1    
3 –      Meja Kayu/rotan (meja kerja) 02.06.02.01.04 2    
4 –      Kursi Kayu/Rotan/bambu (kursi kerja ) 02.06.02.01..06 1    
5 –      Kursi Kayu/Rotan/bambu (kursi kerja ) 02.06.02.01.06 2    
6 –      Kipas Angin Miyako 02.06.02.04.06 1    
7 –      P.C. Unit /komputer samsung 02.06.03.02.01 1    
  1. RUANG KASI KESRA
  A. Meubelair     Sudarso, S.Pd  
1 –      Meja Kayu/bambu (meja komputer) 02.06.02.01.04 1    
2 –      Meja Kayu/bambu (meja kerja) 02.06.02.01.04 2    
3 –      Kursi Kayu/bambu (meja kerja) 02.06.02.01.06 1    
4 –   Kursi Kayu/rotan/bambu   (kursi kerja ) 02.06.02.01.06 2    
5 –      Kipas Angin miyako 02.06.02.04.06 1    
6 –      P.C Unit (komputer intel ) 02.06.02.04.06 1    
7 –      Laptop HP 02.06.03.02.02 1 Ratnaningsih,S.Sos  

  8. RUANG SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

  A. Meubelair     Tati Wuryatin  
1 –      Filling Besi/Metal (Brother) 02.06.01.04.04 1    
2 –      Filling Besi/Metal (Ellite) 02.06.01.04.04 1    
3 –      Meja Kayu / Rotan (meja Kerja) 02.06.02.01.04 2    
4 –      Meja  Kayu /rotan/bambu (meja kerja) 02.06.02.01.04 1    
5 –      Kursi Kayu/Rotan.bambu (kursi kerja) 02.06.02.01.04 1    
6 –      Kursi kayu/rotan/bambu (kursi kerja) 02.06.02.01.06 1    
7 –      Laptop Acer 02.06.03.02.02 1 Sapto  
8 –      Printer cannon 02.06.03.04.08 1    
  1. AULA
  A. Meubelair     Sunaryo  
1 –      Perkakas Bengkel lain-lain (Genset) 02.04.01.03.05 1    
2 –      Kursi Besi / metal 02.06.02.01.05 43    
3 –      Meja Rapat (kayu) 02.06.02.01.10 8    
4 –      Meja Panjang (Meja Rapat kayu) 02.06.02.01.19 2    
5 –      Kursi Rapat Napoly (plastik) 02.06.02.01.27 97    
6 –      Kipas Angin Miyako 02.06.02.04.06 3    
7 –      Mimbar/podium 02.06.02.06.40 1    
8 –      Alat Rumah Tangga Lain-lain (genset) 02.06.02.06.50 1    
9 –      Meja Kerja Pejabat Eselon IV 02.06.04.01.06 9    
  1. RUMAH DINAS
  A.Alat Rumah tangga     Camat :

Drs. Susanto

 
1 –      Lemari Kayu (lemari makan) 02.06.02.01.01 1    
2 –   Lemari Kayu (penyimpan perkakas dapur) 02.06.02.01.01 1    
3 –      Tempat tidur kayu (lengkap) 02.06.02.01.09 1    
4 –      Meja Makan 02.06.02.01.12 1    
5 –      Kursi tamu 02.06.02.01.28 1    
6 –      Lemari Pakaian 02.06.02.01.54 1    
7 –      Lemari Es politron 02.06.02.04.01 1    
8 –      AC. Unit 02.06.02.04.03 1    
9 –      Kipas Angin 02.06.02.04.06 1    
10 –      Kompor Gas 02.06.02.05.02 1    
11 –      Tabung Gas 02.06.02.05.09 1    
12 –      Televisi Samsung 02.06.02.06.03 1    
13 –      Kursi Tamu diruangan pejabat lain-lain (kursi Tamu Kayu) 02.06.04.06.11 1    

  RUANG DAPUR KANTOR

  A.Alat Rumah tangga     Sunaryo  
1 –      Kompor Gas 02.06.02.05.02 1    
2 –      Alat Dapur Lainnya (magic Jar ) 02.06.02.05.05 1    
3 –      Alat Dapur Lainnya (Almari Grabah) 02.06.02.05.05 1    
4 –      Tabung Gas 12 Kg 02.06.02.05.09 1    

RUANG GUDANG

  A.Alat Rumah tangga Sunaryo      
1 –      Meja Kayu/Rotan 02.06.02.01.04 1    
2 –      Kursi rapat 02.06.02.01.27 1    
3 –      Kursi Putar 02.06.02.01.30 1    
4 –      Kursi Biasa 02.06.02.01.31 2    
5 –      Mesin Pemotong Rumput 02.06.02.03.03 1    
6 –      Printer 02,06.03.05.03 1    
7 –      Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 02.06.04.03.06 2    
8 –      Honda Mega Pro ( Pemegang Bp Kiswoyo ) 02.03.01.05.01 1    
9 –      Suzuki Thunder ( Pemengang Bp Budwiyono Basuki ) 02.03.01.05.01 1    

CAMAT SUSUKAN

                                                   S U S A N T O

 

                                  STANDAR PELAYANAN PUBLIK

           ( SPP )

                KECAMATAN SUSUKAN

                   KABUPATEN BANJARNEGARA

  1. PENDAHULUAN

            Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 02 Tahun 2016.

            Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 02 tahun 2016 Penjabaran tupoksi ada pada Perbub nomor 84 tahun 2016.

  1. TUGAS POKOK

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

  1. FUNGSI KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan    di    bidang    tata    pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman,  ketertiban  umum  dan  pelayanan  serta kelurahan;
  2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban    umum    dan    pelayanan    serta kelurahan;
  3. pelaksanaan kebijakan di    bidang    tata    pemerintahan,pemberdayaan  masyarakat  dan  desa,  kesejahteraan  rakyat,ketenteraman,    ketertiban    umum    dan    pelayanan    serta kelurahan;
  4. pembinaan dan    fasilitasi    kebijakan    di    bidang    tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  5. pemantauan, evaluasi dan  pelaporan  di  bidang  tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
  6. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  7. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
  8. pelaksanaan fungsi     kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

  1. STANDAR PELAYANAN
  2. Izin Mendidrikan Bangunan
NO KOMPONEN

URAIAN

1. Dasar Hukum 1.         UU Negara RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2.         Perda No. 4 Tahun 1997 tentang Bangunan Gedung.

3.         Perda No. 6 Tahun 2011tentang Retribusi Daerah

2. Persyaratan 1.         Mengisi formulir permohonan IMB.

2.         Copy KTP/Identitas Diri.

3.         Copy sertipikat tanah/bukti kepemilikan tanah.

4.         Surat kuasa bila dikuasakan.

5.         Surat persetujuan penggunaan tanah bila Pemohon bukan  atasnama/pemilik.

6.         Gambar teknis bangunan dari kepolisian (bila   ada dokumen yang        hilang)

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 1.         Pemohon meminta informasi prosedur,tata cara & persyaratan permohonan IMB

2.         Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.

3.          Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap

4.         Pemohon diberi bukti penerimaan berkas. Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.

5.         Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim ke Petugas Agendaris.

6.         Petugas Agendaris mencatat/mengagendaberkas permohonan yang ak an diproses di Buku Register Izin Mendirikan Bangunan kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis.

7.         Petugas Teknis/ kasi trantib memeriksa & meneliti berkas, meninjau lokasi bersama tim

8.         Petugas pemroses mengentry data, menghitungretribusi, dan memaraf ceklist

9.         Sekcam memeriksa & meneliti kembali berkas yang diajukan kemudian memaraf dicheklist & SK IMB, setelah itu diajukan ke Camat untuk ditandatangani.

10.     Agendaris melakukan pencatatan SK IMB yang diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan dan mencantumkan nomor agenda di SK IMB.

11.     SK IMB diserahkan ke Kasir.

12.     Berkas permohonan diarsipkan.

13.     Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa SK IMB telah diterbitkan.

14.      Kasir menerima pembayaran retribusi IMB & memberikan SK IMB kepada Pemohon

15.     Tembusan SK IMB yang telah diterbitkan dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada setiap bulannya.

4. Jangka waktu Pelayanan Lama Penerbitan 3 Hari
5. Biaya/ Tarif Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus IMB
6. Produk Pelayanan SK IMB
7. Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas 1.         Formulir IMB,

2.         Cheklist Kelengkapan

3.         Berkas, Cheklist Standar waktu

4.         Buku Penerimaan

5.         Berkas Izin,

6.         Buku Register Izin

7.         Mendirikan Bangunan,

8.         Buku Agenda Izin

9.         Mendirikan Bangunan,

10.     Buku Pengambilan SK Izin,

11.     Komputer,

12.     Mesin Ketik,

8. Kompetensi Pelaksana 1.          Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.

2.          Laki-laki atau perempuan.

3.          Ramah, sopan,komunikatif.

4.          Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).

9. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :

1.         Kasi Trantibum dan Pelayanan

2.         Sekretaris Kecamatan

10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Sarana pelayanan pengaduan :

1.      Alamat E-mail : kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

2.      Alamat kantor : Jl. RayaSusukan No. 46

3.      Kotak saran    

  1. Datang Langsung
11. Jumlah Pelaksana 2 ( Dua) orang :

1.         Satu orang petugas pendaftaran

2.          Satu  orang petugas administrasi

12. Jaminan Pelayanan 1.             Visi Pelayanan “  Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Memuasakan “

2.             Misi Pelayanan “ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Masyarakat

3.             Motto Organisasi yaitu “ Anda Senang,Kami Tenang Anda Tenang Kami Senang “

13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 1.             Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus IMB

2.             Disediakan tempat tunggu yang representantif

3.             Disediakan tempat parkir

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 1.             Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali

2.             Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali

  1. Izin Prinsip
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1.              UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

2.              UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

3.              Perda No. 11 Tahun 2011tentang RTRW Kab. Banjar-negara Tahun 2011-2013.

2. Persyaratan 1.             Mengisi formulir permohonanIzin Prinsip.

2.             Copy KTP/Identitas Diri.

3.             Copy proposal kegiatan/event.

4.             Surat kuasa bila dikuasakan.

5.             Persyaratan dari Instansi lain bila dipandang perlu.

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  1. Pemohon meminta informasi prosedur,tata cara & persyaratan permohonan izin prinsip
  2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
  3. Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap
  4. Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.
  5. Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.
  6. Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan
  7. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda berkas permohonan yang akan diproses di Buku Register Izin Prinsip kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis/ kasi trantib
  8. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas pemroses
  9. SK Izin Prinsip diteliti oleh sekcam dan diparaf kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin
  10. Agendaris melakukan pencatatan SK Izin
  11. Prinsip diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan dan mencantumkan nomor agenda di SK Izin
  12. Prinsip kemudian diserahkan Kasir.
  13. Berkas permohonan diarsipkan.
  14. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa SK Izin Prinsip telah diterbitkan.
  15. Kasir menerima & memberikan SK Izin Prinsip kepada Pemohon.
  16. Tembusan SK Izin Prinsip yang telah diterbitkan
  17. dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada setiap bulannya.

 

4. Jangka waktu Pelayanan Lama Penerbitan 3 Hari Kerja
5. Biaya/ Tarif Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus Izin Prinsip
6. Produk Pelayanan SK Izin Prinsip
7. Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas
  1. Formulir Izin Prinsip,
  2. Cheklist Kelengkapan Berkas,
  3. Cheklist Standar waktu
  4. Buku Penerimaan
  5. Berkas Izin,
  6. Buku Register Izin Prinsip,
  7. Buku Agenda Izin Prinsip,
  8. Buku Pengambilan SK Izin,
  9. Komputer,
  10. Mesin Ketik,
  11. ATK.
8. Kompetensi Pelaksana 1.      Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.

2.      Laki-laki atau perempuan.

3.      Ramah, sopan,komunikatif.

4.      Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).

9. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :

  1. Kasi Trantibum dan Pelayanan
  2. Sekretaris Kecamatan
10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Sarana pelayanan pengaduan :

1.      Alamat E-mail : kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

2.      Alamat kantor : Jl. Raya Susukan No 46

3.      Kotak saran     :

4.      Datang Langsung

11. Jumlah Pelaksana 2 ( Dua) orang :

  1. Satu orang petugas pendaftaran
  2.  Satu  orang petugas administrasi

 

12. Jaminan Pelayanan
  1. Visi Pelayanan “  Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Memuasakan “
  2. Misi Pelayanan “ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Masyarakat
  3. Motto Organisasi yaitu “ Anda Senang,Kami Tenang Anda Tenang Kami Senang “
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 1.        Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus Izin Prinsip

2.        Disediakan tempat tunggu yang representantif

3.        Disediakan tempat parkir

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
  1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali
  2. Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali
  1. Izin  HO
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1.      UU Gangguan (Hinder Ordinantie) Stbl 1926 yangdiubah dengan Stbl 1940 No. 14 dan 450.

2.      UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.

3.      Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin

4.      Gangguan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

2. Persyaratan 1.    Mengisi formulir permohonanIzin HO.

2.    Copy KTP/Identitas Diri.

3.    Copy sertipikat/bukti kepemilikan tanah.

4.    Surat pernyataan persetujuan tetangga.

5.    Surat kuasa bila dikuasakan.

6.    Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV/Koperasi).

7.    SPPL ( Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan )

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 1.      Pemohon meminta informasi prosedur,tata cara & persyaratan permohonanizin  HO

2.      Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.

3.      Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap Pemohon diberi bukti penerimaan berkas.

4.      Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.

5.      Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim ke Petugas Agendaris.

6.      Petugas Agendaris mencatat/mengagenda berkas permohonan yang akan diproses di Buku Register Izin HO kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis.

7.      Petugas Teknis/ kasi trantib memeriksa & meneliti berkas, meninjau lokasi bersama tim

8.      Petugas pemroses mengentry data, menghitungretribusi, dan memaraf ceklist

9.      Sekcam memeriksa & meneliti kembali berkas yang diajukan kemudian memaraf dicheklist & SK izin HO, setelah itu diajukan ke Camat untuk ditandatangani.

10.  Agendaris melakukan pencatatan SK HO yang diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan dan mencantumkan nomor agenda di SK izin HO,SK izin HO diserahkan ke Kasir.

11.  Berkas permohonan diarsipkan.

4. Jangka waktu Pelayanan Lama Penerbitan 3 Hari Kerja
5. Biaya/ Tarif Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus Ijin
6. Produk Pelayanan SK HO
7. Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas
  1. Formulir Izin HO,
  2. Cheklist Kelengkapan
  3. Berkas,
  4. Cheklist Standar
  5. Waktu,
  6. Buku Penerimaan
  7. Berkas Izin,
  8. Buku Register Izin
  9. HO,
  10. Buku Agenda Izin
  11. HO,
  12. Buku Pengambilan
  13. SK Izin,
  14. Komputer,
  15. Mesin Ketik,
  16. ATK.
8. Kompetensi Pelaksana 1.      Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.

2.      Laki-laki atau perempuan.

3.      Ramah, sopan,komunikatif.

4.      Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).

9. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :

  1. Kasi Trantibum dan Pelayanan
  2. Sekretaris Kecamatan
10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Sarana pelayanan pengaduan :

1.      Alamat E-mail : kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

 

  1. Alamat kantor : Jl. Raya Susukan No 46
  2. Kotak saran     :
  3. Datang Langsung
11. Jumlah Pelaksana 2 ( Dua) orang :

  1. Satu orang petugas pendaftaran
  2. Satu  orang petugas administrasi
12. Jaminan Pelayanan
  1. Visi Pelayanan “  Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Memuasakan “
  2. Misi Pelayanan “ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Masyarakat
  3. Motto Organisasi yaitu “ Anda Senang,Kami Tenang Anda Tenang Kami Senang “
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 1.        Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus Izin Usaha Kepariwisataan

2.        Disediakan tempat tunggu yang representantif

3.        Disediakan tempat parkir

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
  1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali
  2. Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali
  1. Izin  Usaha Kepariwisataan
NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1.     UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

2.     Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

2. Persyaratan 1.    Mengisi formulir permohonan IUK.

2.    Copy KTP/Identitas Diri.

3.    Copy Izin HO.

4.    Copy IMB.

5.    Gambar Denah Lokasi.

6.    Copy sertipikat kursus kecanti-kan bagi usaha salon kecantikan.

7.    Surat kuasa bila dikuasakan.

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  1. Pemohon meminta informasi prosedur,tata cara & persyaratan permohonan IUK
  2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.
  3. Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas. Bila lengkap
  4. Pemohon diberi bukti penerimaan berkas. Bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon.
  5. Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan kemudian dikirim ke Petugas Agendaris.
  6. Petugas Agendaris mencatat / mengagenda berkas permohonan yang akan diproses di Buku Register Izin Usaha Kepariwisataan ( IUK ) kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis/ kasi trantib
  7. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas pemroses SK IUK diteliti oleh sekcam dan diparaf kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin
  8. Agendaris melakukan pencatatan SK IUK terbit di Buku Agenda Penerbitan dan mencantumkan nomor agenda di SK IUK kemudian diserahkan Kasir.
  9. Berkas permohonan diarsipkan.
  10. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa SK IUK telah diterbitkan.
  11. Kasir menerima & memberikan SK IUK kepada pemohon
  12. Tembusan SK IUK yang telah diterbitkan dikirim ke KP2T Kab. Banjarnegara pada setiap bulannya.
4. Jangka waktu Pelayanan Lama Penerbitan 3 Hari Kerja
5. Biaya/ Tarif Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus IUK
6. Produk Pelayanan SK IUK
7. Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas
  1. Formulir IUK,
  2. Cheklist Kelengkapan
  3. Berkas,
  4. Cheklist Standar waktu
  5. Buku Penerimaan
  6. Berkas Izin,
  7. Buku Register Izin
  8. Usaha Kepariwisataan,
  9. Buku Agenda Izin
  10. Usaha Kepariwisataan,
  11. Buku Pengambilan
  12. SK Izin,
  13. Komputer,
  14. Mesin Ketik,
  15. ATK.
8. Kompetensi Pelaksana 1.      Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.

2.      Laki-laki atau perempuan.

3.      Ramah, sopan,komunikatif.

4.      Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).

9. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :

  1. Kasi Trantibum dan Pelayanan
  2. Sekretaris Kecamatan
10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Sarana pelayanan pengaduan :

1.      Alamat E-mail : kec_susukan@banjarnegarakab.go.id

 

  1. Alamat kantor : Jl. Raya Susukan No 46
  2. Kotak saran     :
  3. Datang Langsung
11. Jumlah Pelaksana 2 ( Dua) orang :

  1. Satu orang petugas pendaftaran
  2.  Satu  orang petugas administrasi

 

12. Jaminan Pelayanan
  1. Visi Pelayanan “  Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Memuasakan “
  2. Misi Pelayanan “ Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Pada Masyarakat
  3. Motto Organisasi yaitu “ Anda Senang,Kami Tenang Anda Tenang Kami Senang “
13. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan 1.        Biaya Berdasarkan Perhitungan Rumus IUK

2.        Disediakan tempat tunggu yang representantif

3.        Disediakan tempat parkir

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
  1. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali
  2. Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali

SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

  1. Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

SOP adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat juga menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintahan terkait berupa sumbangan pikiran suara, gagasan ,keluhan , pengaduan, yang bersifat membangun.

  1. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
  2. a. Pembina (bupati)
  3. Pengarah (wakil bupati)
  4. Penanggung jawab (sekda)
  5. Ketua (inspektur)
  6. Sekretaris (sekretaris inspektorat)
  7. Anggota (aparatur inspektorat)
  8. Secretariat terdiri dari :
  • Coordinator
  • Angggota (staf sekretaris eselon 4)
  1. Wewenang  Dan Tanggung Jawab
  2. Pembina

Membina dan menetapkan kebijakan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat lingkup kabupaten

  1. Pengarah

1)     Mengarahkan dan membeikan petunjuk kepada penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota tim dalam melaksanakan pengawasan untuk menjabarkan kehgitan dan tindak alanjut atas penanganan pengaduan masyarakt

  1. Penanggung jawab

1)     Bertanggung jawab

2)     Pengkordinasian

  1. Ketua

1)     Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat

2)     Mengarahkan sekretaris dan anggota

3)     Memimpin dan melaksanakan pertemuan dengan tim dalam membahas tindak lanjut, dan

         melaporkan secra berkala (triwulan) kepada penanggungjawab jumlah pengaduan yan

         diterima, ditindaklanjuti serta kendala atau solusi yang dihadapi dalam penanganannya

  1. Sekretaris

1)     Menerima, menghimpun, memilah dan mengelola

2)     Mempersiapkan bahan rapat membuat notulen berita acara, konsep, rekomendasi tim

         (tidak boleh bocor), dana laporan peananggung jawab pembina

       3)     Membuat dan menyusun kesimpulan

  1. Anggota

1)     Membantu sekretaris mempersiapkan bahan rapat

2)     Bertanggng jawab meneliti dan mengkaji dan mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat

3)     Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat

  1. Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat
  2. Pengaduan langsung

Melalui surat layanan pesan singkat (sms) dan surat elektronik (e-mail)

  • Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat, dilaksanakan

sejak surat diterima dan dianggenda oleh sub bagian adminiatrasi dan umum  setelah mendapat disposisi oleh sekretaris dan inspektur, diadministrasikan dan diklasifikasikan oleh sekretariat dan selanjutnya diteruskan kepada tim untuk ditelaah. Hasil telaah dapat berupa pemeriksaan, permintaan konfirmasi pada pihak terlapor/terkait

2)   Sms (mekanisme sama dengan diatas)

  1. Perintah bupati

Penanganan pengaduan masyarakat bedasarkan perintah atau disposisi bupati dapat ditindaklanjuti bedasarkan disposisi yang diberikan tanpa melalui proses telaah, antara lain berupa pemerikasaan dan permintan klarifikasi dari pihak terkait

     Contoh adalah aduan tentang penyelewengan raskin

  1. Pelimpahan dari instansi pusat dan provinsi

Penanganan terhadap pengaduan yang merupakan limpahan dari pemerintah (menpan, itjen, kemendgri, dan setneg) dan pemerintah provinsi. Contohnya adalah penanganan peraturan daerah

  1. Pemberitaan/pengaduan melalui media masa

Penanganan terhaap pemberitaan atau pengaduan melalui media massa dilaksanakan sejak terbitnya pemberitaan

  1. Pengaduan Masyarakat Yang Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti :
  2. Indentitas terlapor jelas meliputi nama, alamat, pekerjaan, dan kategori terlapor

            (lsm, masyarakat)

b.dentitas terapor jelas meliputi nama, NIP, alamat, jabatan, instansi terlapor, dan

    kategori terlapor

 Pengaduan berkadar pengawasan dengan substansi materi atau pengaduan logis dan didukung dengan bukti awal

  1. Penatausahaan pengaduan masyarakat :
  2. Pencatatan

Dilakuakan dengan prosedur yang berlaku

1)     Data surat pengaduan :

  1. a)     Nomor dantnggal agenda
  2. b)    Tanggal dan surat pengaduan (sbelah kanan, atau paling bawah)
  3. c)     Ketgori
  4. d)    Perihal
  5. Identitas pelapor :

1)     Nama

2)     Alamat

3)     Pekerjaan

4)     Kategori pelapor

  1. Identtitas terlapor :

1)     Nama

2)     Nip

3)     Alamat

4)     Jabatan

5)     Instansi (kalau otonom harus dijawab oleh ins.daerah, kalau instansi vertical harus diselesaikan oleh kementrian di daerah)

6)     Kategori instansi

  1. Lokasi kasus

1)     Dusun lingkungan

2)     Desa kelurahan

3)     Kecmatan

  1. Penelaahan

Pengaduan yang tercatat ditelaah dan dikelompokan bedasarkan jenis penyimpangan dengan kode masalah sebagai berikut :

  1. Penyalahgunaan wewenang (guru jarang masuk)
  2. Pelayanan masyarakat (pelayan kesehatan)
  3. Korupsi / pungutan liar
  4. Kepegawaian / ketenagakerjaan (pegawai yang jarangmasuk)
  5. Pertanahan / perumahan (ganti rugi tanah, sengkerta tanah)
  6. Hukum / peradilan dan ham
  7. Kewaspadaan nasional (aliran yang masuk di desa, tidak sesuai dengan norma agama)
  8. Tata Laksana / regulasi (jangan ada multi tafsir dalan regulasio)
  9. Lingkungan hidup (pembuangan limbah industry)
  10. Umum (pns yang mau bercerai)

 

  1. Langkah Penelaahan Paling Kurang Meliputi :
  2. Rumusan inti pengaduan
  3. Relevansi pengaduan dengan aturan yang berlaku (yang diadukan ada dasar hukumnya) masalah pembagian raskin
  4. Keterkaitan materi pengaduan dengan dokumen dan atau informasi yang pernah ada
  5. Simpulan hasil penelaahan untuk proses penaganan selanjutnya
  6. Hasil Telahaan Dikelompokan Dalam 2 Kategori :
  7. Berkadar pengawasan

1)       Materi pengaduan logis dan memadai, identitas pelapor jelas serta didukung dengan bukti awal harus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya.

2)       Materi pengaduan logis dan memadai, namun identitas pelapor tidak jelas perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasi.

3)       Materi pengaduan tidak memadai dan identiatas pelapor jelas maka perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum pemerikasaan.

4)       Apabila substansi permasalahannya sama sedang atau telah dilakukan pemeriksaan dijadikan informasi tambahan bagi proses pembuktian

  1. Tidak berkadar pengawasan

1)       Apabila substansi materi pengaduan berupa sumbangan saran, kritik, konstruktif sebagai bahan informasi dan pegambilan keputusan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

2)       Apabila substansi atau materi pengaduan tidak logis, berupa keinginan pelapor secara normative tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin untuk dipenuhi pemerintah

  1. Penyaluran

1)     Penyaluran bedasarkan objek terlapor :

  1. a)     Apabila terlapor adalah aparatur pemerintah, penyaluran kepada apip instansi telapor atau instansi lain yang berwenang
  2. b)    Apabila terlapor bukan aparatur pemerintah, penyalurannya kepada instansi teknis yang berwenang menangani

2)     Dalam rangka melindungi pelapor maka didalam surat penyaluran identitas pelapor wajib dirahasiakan, apabila kemudian diperlukan keterangan pelapor, instansi penerima penyaluran dapat meminta identitas pelapor

3)     Apabila tejadi kesalahan alamat penyaluran, maka instansi penerima oenyaluran wajib mengembalikan keseluruhan berkas penyaluran untuk dilakukan perbaiakan sebagaimana mestinya

  1. Pengarispan
  2. Pembuktian Pengaduan Masyarakat
  3. Pemeriksa

1)     Telaah lanjutan

2)     Konfirmasi

  1. a)     Identitas terlapor
  2. b)    Mencari informasi dari sumber lain

3)     Klarifikasi

  1. a)     Meminta penjelasan secra lisan maupun tertulis
  2. b)    Meminta dokumen pendukung tas penjelasan yang disampiakan oleh pihak-pihak yan dimintai keterangan
  3. c)     Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengn mengacu kepada peraturan peruuan
  4. Waktu penyelesaian
  5. Pelapor
  6. Perlindungan terhadap pelapor atau terlapor

 

  1. Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
  2. Fungsi hasil penanganan

1)     Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam control soisal tehadap pemerintah

2)     Menjadi tolak ukur kpecayaan masyarakat tehadap kinerja aparatur pemerintah

3)     Membangun citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral professional, transparan dan betanggung jawab

4)     Mengefektifkan

  1. Penyelesaian hasil penanganan

TPTGR (nilainya nol)

1)     Tindakan administrasi

2)     Tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

3)     Tindakan gugatan perdata

4)     Tindakan pengaduan perbuatan pidana

5)     Tindakan penyempurnaan manajemen

  1. Pementauan hasil penanganan

1)     Pemantauan

  1. a)     Secara langsug
  • Pemutakhiran data
  • Rapat kordinasi
  • Monitoring
  1. b)    Secara tidak langsung
  • Komunikasi elektornik
  • Surat menyurat

2)     Bukti penanganan

3)     Status penanganan

  1. a)     Dalam proses
  2. b)    Status selesai

 

  1. Kordinasi penanganan pengaduan masyarakat
  2. Kordinasi intern
  3. Kordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah
  4. Kordinasi dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan

 

Keterangan:

  1. Masyarakat yang mengadukan layanan di KecamatanSusukan dapat melalui E-mail
  2. Kemudian kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
  3. Pemberitahuan keluhan pada bagian yang diadukan
  4. Untuk pengaduan yang ringan bisa langsung diselesaiakan sedang untuk pengaduan yang berat dapat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau dibahas dalam rapat
  5. Tindaklanjut pengaduan.